undang undang sumber daya air. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. undang undang sumber daya air

 
 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012undang undang sumber daya air  Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Air Tanah; Mengingat : 1. ). Pasal 2 Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Sejak berdirinya dan sampai hari ini, Mahkamah Konstitusi telah banyak menguji Undang-Undang di bidang pengelolaan sumber daya alam terhadap Pasal 33 UUD 1945 antara lain UU No. BAB I PENDAHULUAN A. , 2004). 1. Selain itu, bentuk lain dari manajemen air adalah menerapkan diversifikasi sumber air tawar bersih. Perusahaan Daerah Air Minum; Mengingat : 1. Khususnya air tanah dengan mengedepankan pendekatan secara scientific. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; m. UU ini dilatar belakangi oleh beberapa hal yang salah satunya bahwa dalam. Tahun Terbit. K. H. Social MediaProgram Pengembangan Air Minum berdasarkan pada Undang-undang RI no 7 tahun 2004, tentang Sumber Daya Air pasal 40 yang dijabarkan dalam PP no 16 tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Bab I dan II pasal 1 sd 13 yang mempunyai tujuan : - Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang. 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Mengingat : 1. 27. Jenis/Bentuk Peraturan. Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 12 hingga Pasal 17 yang meliputi tugas Pemda dalam menyusun, mengembangkan, mengelola, melaksanakan, serta melaksanakan kebutuhan penyediaan air. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Undang-Undang No. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan dibatalkannya Undang-Undang Sumber Daya Air, maka mengembalikan hak-hak masyarakat atas air bersih yang selama ini diprivatisasi oleh swasta. UU Sumber Daya Air akan digugat karena dianggap menghilangkan hak rakyat atas air. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SumberDaya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air; Mengingat : 1. untuk Indonesia maka kebijakan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan Undang–. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. JAKARTA, iNews. Dari pokok-pokok perubahan 16 (enam belas) pasal yang diamandemen pada Undang-Undang Sumber daya Air berupa penggantian istilah, penambahan kalimat & ayat, serta penghapusan frasa kata, kalimat &Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mewajibkan pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh negara guna mewujudkan kesejahtera-an sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang. Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air DETAIL PERATURAN Abstrak. Cekungan Air Tanah Sumber-Cirebon seluas 1. : Number of pages 308 ID Numbers Open Library OL25006660M ISBN 13 9789790761049 LCCNJudul: Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah, Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairna Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia Penulis: Dr. infosda@pu. Setelah penelitian pengelolaan air oleh pihak swasta menurut UU RI Nomor 17 tahun 2019 Tentang sumber daya air dalam perspektif Hukum Islam adalah sama-sama menghendaki pengelolaan. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; Mengingat : 1. Namun, hingga saat ini belum ada aturan turunan dari UU tersebut. 4. Sumber. 20 PP RI No. Dikutip dari buku Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan di Indonesia yang ditulis oleh Dr. Dr. Dr. Nomor. 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), pengelolaan sumber daya air adalah semua upaya merencanakan, melaksanakan, me-mantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air,. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya. c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. H. Para pihak yang melanggar ketentuan mengenai pemanfaatan air tanah dijatuhi hukuman pidana dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pengairan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air2. 2. Himpunan peraturan perundang-undangan tentang Sumber Daya Air dalam buku ini terdiri dari beberapa peraturan sebagai berikut:1. Hal ini menyebabkan pelayanan izin pengusahaan air tanah di beberapa provinsi menjadi terhenti. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disingkat SDA) disebutkan bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat. bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada3. Sebagian air bersih di. Lalu dengan berjalannya waktu undang-undang tersebut sudah tidak relevansi lagi dengan saat ini. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang. Laut Lepas adalah bagian. 123 Tahun 2001 adalah “membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan nasional sumber daya air dan berbagai perangkat kebijakan lain yang diperlukan dalam bidang sumberdaya air. 2. Di Bali, implementasi Undang-Undang No. Kenyataannya, negara melalui perusahaan milik negara/daerah/desa belum mampu. D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973,LN No. sumber daya air air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya 2. Jakarta. bahwa sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola serta mengembangkan kemanfaatan sumber air. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESJA NOMOR 30 TAHUN 2007. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 3. dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut; 3) pengelolaan sumber daya. Air tanah (ground water) berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang kemudian. E. com, JAKARTA - Mahkahamah Konstitusi menyatakan tidak menerima uji materi (judicial review) Undang-undang No. Joko Priono, M. UU nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air (SDA) telah disahkan pada 2019 lalu. 115 Air merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia dan alam. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang. BAB IV Tugas dan Wewenang (Pasal 9 – Pasal 20). tentang Sumber Daya Air, karena dianggap hanya berpihak terhadap kepentingan golongan dan menafikan hak-hak masyarakat (Kompas, n. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. Tugas dan Fungsi;Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Selain aturan turunan UU SDA. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air: UU_RI_NO_07_TAHUN_2004. Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran NegaraUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang vital bagi semua negara di dunia ini. In: Cultural Studies di PTAI Teori dan Praktik. Artinya ketika ada pelanggaran dan bukti baru, maka bisa. Abstract. BAB III Penguasaan Negara dan Hak Rakyat atas Air (Pasal 5 – Pasal 8). sumber daya alam. kumparanNEWS. 4. menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005. 7 Tahun 2004 Pasal 1 menurut Kodoatie, 2005. Untuk melaksanakan amanah UUD tahun 1945, Pemerintah menyusun Undang-undang no. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Nomor:. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. Sumber Hukum Tertulis. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tlrhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia; b. 97% air di bumi adalah air asin, dan hanya 3%. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan. H. Padahal dalam Penjelasan Umum UU SDA menyatakan, “Undang-Undang menyatakan secara tegas bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Syaiful Bakhri SH, MH mengungkapkan,” Undang-Undang ini menegaskan bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demi berjalannya amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Tulisan ini bertujuan mempelajari faktor-faktor penyebab munculnya undang-undang. Kata kunci: Hak Petani atas Akses Air, Privatisasi, Modifikasi Cuaca Abtracts Article 38 Paragraph (2) of the Water Resources Act has opened the practice ofv PUSDI KLAT SDA DAN KONSTRU KSI Modul 2: Standar dan Kode, Peraturan Perundang-undangan terkait Konstruksi dan K3 A. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); - 2 - JDIH Kementerian PUPR 2. Buku yang berjudul POLITIK EKONOMI ISLAM (SIYASAH MALIYAH) Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang undang Sumber Daya Air di Indonesia berisi lima Bab. sumber daya air, serta standarisasi dan data teknis - 20 - BUPATI TANGERANG, NOMOR 100 TAHUN 2016PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; Mengingat : 1. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai; n. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mematangkan penyusunan aturan pelaksana/aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang telah diundangkan sejak tahun 2019 lalu. Politik ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia Buku yang ditulis oleh Dr. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa negara memiliki kekuasaan atas sumber daya alam. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; I . Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah. BAB IV Tugas dan Wewenang (Pasal 9 – Pasal 20). Banyak aturan yang tercantum dalam regulasi baru itu, mulai. tentang Sumber Daya Air yang baru untuk menggantikan UU No. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Perum Jasa Tirta I Menu water resources management service fee Untuk dapat memberikan manfaat secara optimal, Sumber Daya Air (SDA) harus dikelola secara terintegrasi. DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional. 24 wilayah sungai kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau - pulau kecil (luasnya kurang dari atau sama dengan 2. Sumber Daya Air adalah Air, Sumber Air, dan Daya Air yang terkandung di dalamnya. AldytioPOLITIK HUKUM PELAKSANAAN PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR. alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas. PUPR (021)-7398614; [email protected]. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Undang-Undang Sumber Daya Air telah terjadi perubahan beberapa kali perubahan, pertama yaitu dari UU No. 20 No. Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 8 Nomor 82 , Tambahan. Pasal 2 Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian. T. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang mendapat manfaat dari adanya bangunan-bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri, wajib ikut. Sumber Daya Buatan adalah Sumber Daya Alam. melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Irigasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sumber Daya Air pasal 8 ayat 8 dan pasal 34. Pasal 58Menurut definisi Undang-undang Sumber Daya Air, air tanah merupakan air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Sujana, 2006). Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya tindak pidana terhadap sumber daya air dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Indonesia Indonesia; Profil. Foto: Unsplash. (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang dilakukan dalam suatu Wilayah Sungai dengan membangun dan/atau menggunakan saluran transmisi hanya dapat dilakukan untuk Wilayah Sungai lainnya jika ketersediaan Air melebihi keperluan penduduk pada Wilayah Sungai yang bersangkutan. Pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 ini masih mengatur pengusahaan air dan memberikan kesempatan kepada pihak swasta, namun ada ketentuan yang lebih ketat. Perlawanan masyarakat terhadap privatisasi air di Indonesia sangat pajang hingga 12 tahun. REPUBLIK INDONESIA. OPERASI & PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT f LATAR BELAKANG Undang Undang Republik Indonesia No. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Undang-undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 1. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 19 74 tentang Pengairan. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Hak Guna Air. com- Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruh isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Pencabutan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusB. U. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran BekersamaAbstrak: Undang-Undang No. Undang-undang No. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-Undang Pembaruan hukum. Dalam pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang pengertian perekonomian pemanfaatan SDA, dan prinsip perekonomian nasional. 2. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3). 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun. PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA AIR SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG EKONOMI. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat : 1. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Kali ini, gugatan uji materi datang dari Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP) dan Serikat Pekerja Pembangkit Jawa Bali (SP PJB), dua anak perusahaan di bawah PT. id. Latar Belakang Penerpan Internasional Standart and Codes pada kegiatan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi mengacu kepada ILO dan ISO – 45001 : 2018. dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara. Tindak pidana sumber daya. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provins i Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);. membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara; Mengingat : 1. hujan dan air laut yang berada di darat dapat dilihat pada Undang-Undang Tentang Sumber Daya Air No. sumber daya air). Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk. Salah satu strategi struktural yang dilakukan Pemerintah dalam menjaga ketahanan air nasional adalah terdapat empat rancangan peraturan pemerintah yang bersumber dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tentang penyediaan air minum, sumber daya air,.